Realisasi Serapan APBD Jatim Capai 94 Persen, Emil Dardak Beri Penjelasan Terkait SILPA
Selasa, 07 Juli 2026 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Jawa Timur - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memaparkan laporan terkait realisasi keuangan daerah dalam rapat paripurna bersama jajaran legislatif. Fokus utama dalam pemaparan kali ini menyoroti angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran berjalan yang tercatat menyentuh angka signifikan, diiringi dengan capaian persentase serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyentuh angka 94 persen.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan penjelasan terperinci mengenai struktur dan dinamika serapan anggaran tersebut. Menurutnya, capaian serapan APBD yang sukses menembus angka 94 persen mencerminkan kepatuhan serta komitmen tinggi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim dalam mengeksekusi berbagai program kerja strategis yang telah dicanangkan.
Terkait dengan nominal SiLPA yang muncul di akhir tahun anggaran, Emil menegaskan bahwa penumpukan sisa anggaran tersebut tidak boleh serta-merta diartikan negatif sebagai kegagalan dalam mengeksekusi program kerja. Munculnya angka anggaran sisa ini mayoritas disebabkan oleh adanya efisiensi belanja daerah, sisa tender atau lelang proyek infrastruktur, serta adanya beberapa pos pendapatan daerah yang berhasil terealisasi melampaui target yang telah ditetapkan di awal.
"Serapan kita sudah berjalan sangat optimal di angka 94 persen. Munculnya sisa anggaran atau SiLPA ini justru mengindikasikan adanya efisiensi yang ketat dalam pembelanjaan modal, serta tata kelola pendapatan yang berhasil melampaui ekspektasi proyeksi awal," urai Emil memaparkan tata kelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Emil menjelaskan bahwa akumulasi dana sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut dipastikan aman dan akan diintegrasikan kembali secara legal ke dalam struktur APBD Perubahan. Dana tersebut akan diformulasikan ulang secara taktis untuk mendanai program-program prioritas yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat luas, mulai dari perluasan jaringan pengaman sosial, stimulus ekonomi UMKM, hingga penyelesaian proyek infrastruktur vital daerah yang belum tuntas.
Pihak Pemprov Jatim bersama jajaran DPRD Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan serta melakukan monitoring berkala terhadap sisa waktu pelaksanaan anggaran. Sinergitas ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari dana APBD maupun dana SiLPA yang dikelola dapat terserap secara akuntabel, transparan, serta memberikan dampak domino yang masif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh warga Jawa Timur.
