Desa Tutup di Blora Masuk 17 Desa Utama Jawa Tengah
Selasa, 17 Oktober 2023 16:00 WIBOleh Priyo, S Pd
Blora- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora menggelar sosialisasi pemanfaatan data sektoral untuk menunjang program pengentasan kemiskinan dalam rangka pembinaan Desa Cantik (Cinta Statistik) tahun 2023 di Desa Tutup Kecamatan Tunjungan, Selasa (17/10/2023).
Sosialisasi dilaksanakan di Pendopo Kantor Desa Tutup dengan dihadiri Wakil Bupati Tri Yulisetyowati, Forkopimcam Tunjungan, perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kepala Desa dan perangkat Desa Tutup.
Kepala BPS Blora Nurul Choiriyati, menyampaikan program pembinaan Desa Cantik (Cinta Statistik) itu dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk Desa Tutup sendiri pencanangan kali kedua.
“Tahun lalu kami sudah mencanangkan Desa Tutup menjadi Desa Cantik tingkat Kabupaten Blora. Tahun ini, Desa Tutup termasuk 17 yang diwajibkan BPS Provinsi Jateng. Pemilihan ini bukan dari Provinsi tapi dari pusat, artinya kita masuk ke laga berikutnya yang akan dinilai. Harapanya kita bisa mendapatkan penghargaan,” jelas Nurul.
Menurut Kepala BPS, dengan terpilihnya Desa Tutup, artinya desa ini (Desa Tutup,Red) mengaku bahwa data itu penting untuk pembangunan desa untuk memakmurkan masyarakatnya.
“Jika kita konsen tentu akan bisa melaksanakanan pendataan secara maksimal. Harapannya desa ini mempunyai data yang akurat, up to date dan bisa dipercaya,” kata Nurul Choiriyati.
Menurutnya dalam penilaian Desa Cantik ini, yang menilai tidak hanya BPS saja namun Kemendagri juga akan ikut menilai. Oleh karena itu diharapkan semua pihak bisa ikut membantu dan menyajikan data terbaik untuk Desa Tutup ini.
“Jika bisa mendapat juara, insyallah akan mendapat dana Pembangunan Desa. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengupayakan agar dapat data terbaik. Jadi Desa Tutup sudah terpilih, mari kita semangat, agar dapat predikat terbaik yang bisa kita berikan. Diharapkan juga dengan Desa Cantik ini, Desa Tutup bisa menjadi rolemodel desa lain agar bisa ikut mencanangkan Desa Cantik,” harapnya.
Wakil Bupati Tri Yulisetyowati dalam sambutannya, mengatakan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) hadir guna mewujudkan pembinaan statistik sektoral di tingkat Desa/ Kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif.
“Desa Cantik merupakan program percepatan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas desa/ kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi yang dimiliki, salah satunya dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wabup juga menjelaskan Program Desa Cantik juga merupakan sebuah upaya quick win dari BPS untuk ikut serta dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Masih tingginya persentase kemiskinan di Indonesia menjadi prioritas bagi pemerintah pusat untuk segera ditangani. Untuk itu saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPS.
“Dalam kewenangannya, BPS melaksanakan registrasi sosial ekonomi (regsosek) di tahun 2022 dan pengolahan data hingga hasilnya di tahun 2023. Diharapkan data dari regsosek yang ditindaklanjuti dengan Desa Cantik ini dapat menjadi sebuah evidence based policy yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.
Melalui Program Desa Cantik diharapkan desa menjadi subjek krusial sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Oleh karena itu, desa harus memiliki data yang lengkap dan akurat sehingga program yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran. Pengelolaan dan pemanfaatan data di desa/ kelurahan harus selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga akan berdampak kepada masyarakat.
“Desa/kelurahan sebagai wilayah otonom terkecil merupakan wilayah yang paling dekat dengan masyarakat. Seharusnya, masyarakat di tingkat desa/kelurahan menjadi penerima manfaat pembangunan yang paling besar. “No one left behind/tak ada satupun warga yang tertinggal” harus ditekankan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan,” imbuhnya.
Untuk itu, Wabup minta kepada semua yang hadir untuk dapat memaksimalkan segala potensi yang ada dan bangun kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan BPS. Kolaborasi dan koordinasi dari seluruh elemen pemerintahan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Saya berharap setelah sosialisasi ini segala kesalahan dalam data yang disajikan dapat diminimalisasi, sehingga data yang dihasilkan betul-betul valid dan benar. Ke depan, harapan kita bersama, desa tidak lagi sebagai objek pembangunan, namun desa menjadi subjek dalam pembangunan desa itu sendiri,” pungkasnya.(teg/toh)
Reporter: Priyo, S Pd
Editor: Mohamad Tohir
