Pemkab Blora Siap Buka Layanan Aduan dan Bentuk Tim Investigasi Pengisian Perangkat Desa
Senin, 31 Januari 2022 15:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Menyikapi dugaan kecurangan dalam proses penjaringan dan pengisian perangkat desa (Perades) di Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora pada Senin (31/01/2022) kembali melaksanakan rapat koordinasi internal.
Guna menampung aduan terkait dugaan kecurangan pengisian Perades tersebut, Bupati Blora meminta dinas terkait menyiapkan layanan aduan dan membentuk tim investigasi untuk meneliti dan mengecek terkait aduan tersebut. Selain itu, Pemkab Blora juga akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jateng dan Ombudsman.
#adsense#
Rapat yang digelar di Kantor Setda Blora tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Blora H Arief Rohman dan diikuti jajaran Forkopimda, mulai dari Wakil Bupati, Dandim, Kepala Kejaksaan, Sekda, Inspektur Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas PMD, dan Bagian Hukum Setda Blora.
Usai rapat internal, Bupati menyampaikan beberapa hal terkait tindak lanjut Pemkab dalam penanganan dugaan kecurangan penjaringan dan pengisian Perades.
“Berdasarkan arahan Pak Gubernur, kepada pihak yang dirugikan disarankan melakukan laporan ke Ombudsman. Sehingga hari ini kita kirimkan tim dari Pemkab, Asisten Pemerintahan, Dinas PMD, Inspektorat, dan Bagian Hukum untuk ke Semarang, koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jateng. Kemudian ke Ombudsman untuk memperoleh kejelasan tentang alur pelaporannya,” tutur Bupati Arief, Senin (31/01/2022).
Bupati menjelaskan di Ombudsman nantinya akan diberikan mekanisme atau tata cara pengaduan sesuai SOP yang ada.
"Kita himbau agar semuanya bisa memberikan pendampingan dan menemani pihak-pihak yang merasa dirugikan. Akan kami tampung untuk ditindaklanjuti, tentunya dengan bukti bukti yang kuat,” tutur Bupati.
#adsense#
Untuk menampung aduan terkait dugaan kecurangan pengisian Perades ini, Bupati meminta Dinas PMD menyiapkan layanan aduan khusus terkait hal tersebut setelah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jateng dan Ombudsman.
“Kita akan bentuk ruang pengaduan, kanal pengaduan yang akan ditempatkan di Dinas PMD. Yang merasa dirugikan nanti langsung bisa melaporkan tentunya disertai dengan bukti-bukti yang ada. Dari pengaduan ini akan langsung kita terjunkan tim investigasi untuk meneliti dan mengecek terkait aduan tersebut,” kata Bupati.
Nentinya, tim akan berkoordinasi ke Biro Hukum Pemprov dan Ombudsman. Selanjutnyua akan segera disusun SOP pelaporannya, sehingga para pelapor bisa datang ke Dinas PMD dan akan dijamin kerahasiaan identitas pelapornya.
"Tentunya dengan disertai bukti-bukti permulaan yang cukup,” ujar Bupati.
#adsense#
Terkait sudah adanya pelantikan perades di sejumlah desa, Bupati menegaskan ketika masih ada yang merasa dirugikan atas pelantikan tersebut, maka disilahkan ikut melaksanakan laporan resminya ke layanan aduan yang akan dibuat, dengan menyertakan bukti-bukti yang dimiliki.
“Pelaporan masih bisa dilakukan setelah pelantikan. Sedangkan desa yang belum melaksanakan pelantikan Perades dan masih ada laporan resmi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka akan kami minta agar pelantikannya ditunda dulu sambil menunggu proses investigasi. Hari ini juga kita kumpulkan para Camat agar bisa melaksanakan ini,” kata Bupati Blora Arief Rohman. (teg/imm)
Reporter: Priyo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
