Temu Jejaring Koalisi Perempuan Indonesia
Bahas Isu Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Bojonegoro
Jumat, 04 Desember 2015 19:00 WIBOleh Linda Estiyanti
Oleh Linda Estiyanti
Kota - Banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak belakangan ini menjadi perhatian mendalam pihak-pihak pemerhati perempuan dan anak. Kekerasan itu dimaknai sebagai bentuk lemahnya perlindungan perempuan dan anak. Kenyataan tersebut bertolak belakang dengan deklarasi Bojonegoro sebagai Kota Layak Anak.
Pada Jumat (04/12) pagi tadi, sebanyak 30 orang perwakilan dari organisasi LSM, pemerintah, kemahasiswaan, serta kedinasan berkumpul dalam acara Temu Jejaring Koalisi Perempuan Indonesia.
Temu jejaring ini dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence). Kampanye tersebut untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Setiap tahunnya, kampanye ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).
Hadir dalam pertemuan yang digelar di gedung Dekopinda, Jalan Panglima Polim, itu perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bojonegoro, Ademos, Bojonegoro Institut (BI), IDFos, PMII, GMNI dan organisasi sejenis lainnya.
Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro Naffidatul Himmah, selaku fasilitator Temu Jejaring, mengatakan, pertemuan kali ini membahas tentang berbagai isu dan permasalahan kekerasan yang belakangan menjadi perhatian, tawaran penyelesaian dan bentuk-bentuk penengahan.
"KPI merasa prihatin sekaligus menyayangkan karena Bojonegoro sudah ada dinas dan lembaga yang konsen diperlindungan perempuan dan anak. Tapi masih saja terjadi kasus kekerasan," ujar Hima, sapaan akrab Ketua KPI Cabang Bojonegoro itu.
Dalam forum Temu Jejaring, terungkap sejumlah faktor penyebab terjadinya kekerasan. Tertinggi karena masih rendahnya hukuman terhadap pelaku kekerasan, pernikahan dini, ketidaktahuan masyarakat harus lapor kemana kalau terjadi tindakkan kekerasan, serta kurang pedulinya lingkungan sekitar jika kekerasan terjadi.
"Belum lagi masalah korban kadang malu melaporkan atau sudah melaporkan tetapi lebih memilih jalan damai. Kebanyakan juga, mereka beranggapan kekerasan itu masalah keluarga dan itu aib yang harus ditutup," terang Hima.
Sementara itu, perwakilan dari BPPKB menjelaskan, Pemkab Bojonegoro sudah berupaya mewujudkan Rumah Pintar di setiap desa guna meminimalisir berbagai permasalahan perempuan dan anak. Selain itu, juga kebijakan pembentukan Forum Anak Bojonegoro (FAB) dan optimalisasi peran fungsi Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A). (lyn/tap)
*) Foto temu jejaring KPI di gedung Dekopinda
