Pasca Pengurangan Naker Blok Cepu
BUMDes Harus Menunjukkan Perannya
Rabu, 28 Oktober 2015 12:00 WIBOleh Nasruli Chusna
Oleh Nasruli Chusna
Seperti diberitakan BeritaBojonegoro.com (BBC) sebelumnya (24/10), pada Desember depan akan ada pengurangan tenaga kerja sebanyak 9765 di Proyek Migas Banyuurip, Kecamatan Gayam. Berbagai pihak turut menyorot dan memperhatikan hal ini. Termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di sekitarnya. Misalnya BUMdes Bumi Artha Sejahtera (BAS) dari Desa Ngraho yang diketuai oleh Jaswadi. Menurutnya pengurangan naker yang saat ini sudah mulai dilakukan, harus membuat badan usaha di tingkat desa tersebut dapat memunculkan perannya.
“Namun sayang perhatian pemerintah desa bagi BUMDes belum maksimal,” ujar pemuda jebolan fakultas hukum itu.
Pada BBC dia menambahkan keberadaan BUMDes sudah sepatutnya mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab keberadaan BUMDes sendiri merupakan program pemerintah. Adapun landasan pendiriannya, jelas dia, merujuk pada Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.
Hanya saja dia menyayangkan jika keberadaan BUMDes belum banyak diperankan fungsinya. Terutama di Desa Ngraho sendiri. Padahal, lanjut dia, banyak potensi di desa ring 1 tersebut yang belum dikelola secara maksimal. Menurut hematnya angka penggangguran dan kemiskinan di desanya masih tinggi. Dia juga berharap agar ke depan keberadaan BUMDes dapat memberi tempat bagi eks pekerja Migas di Blok Cepu.
“Di mega proyek itu perusahaan yang masuk kan banyak. Mulai dari kelas menengah hingga mapan. Namun gesekan kepentingan yang terjadi di dalamnya juga besar. Sebab itu sudah saatnya BUMDes memainkan perannya di sini,” tandasnya.
Di lain tempat, Kepala Desa Ngraho, Samad, mengatakan bahwa untuk menghidupkan BUMDes membutuhkan proses. Hal ini karena, lanjut dia, dibutuhkan beberapa faktor untuk mewujudkannya. Diantaranya adalah faktor SDM, Permodalan dan Pemasaran. Sebab itu menurutnya tidak boleh terburu-buru dalam mengambil kebijakan.
“Contohnya saat kita mau menghidupkan HIPPA saja tempo hari harus menggadaikan sertifikat tanah beberapa anggota. Awalnya bahkan harus mergi, namun kini HIPPA bisa punya saldo sebanya 6 juta rupiah,” jelas pria berjanggut itu ketika ditemui BBC di kantor Kecamatan Gayam. (rul/ moha)
