IDI Bojonegoro Unjuk Rasa Protes Kebijakan Pemerintah
Senin, 24 Oktober 2016 12:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Bojonegoro Kota - Sekitar 30 dokter yang tergabung dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bojonegoro, Senin (24/10/2016) pagi, menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakannya terkait masalah kesehatan.
Aksi damai para dokter ini dilakukan bertepatan Hari Ulang Tahun IDI ke-66, yang jatuh pada 24 Oktober 2016. Tak hanya di Bojonegoro, unjuk rasa dilakukan serentak seluruh Indonesia.
Dengan membawa poster bertuliskan sejumlah tuntutan, puluhan dokter berorasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Mereka berharap tuntutan yang dibawa bisa disuarakan oleh wakil rakyat.
Ketua IDI Cabang Bojonegoro dr Hernowo, mewakili para anggota membacakan sejumlah tuntutan di depan peserta unjuk rasa. Dalam orasinya, dia menyebutkan beberapa kebijakan pemerintah yang tak sejalan dengan kemajuan dunia kedokteran dan layanan kesehatan.
"Pertama, dalam rangka menghadirkan dokter yang bermutu dalam pelayanan tidak terlepas dari sistem dan proses pendidikan kedokteran. Hanya saja, dalam hal ini ada empat poin yang perlu dikritisi," ujarnya.
Dia menyebut, empat poin yang perlu dikritisi yaitu:
1. Pendirian Fakultas Kedokteran tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku
2. Biaya pendidikan kedokteran yang tidak terjangkau oleh rakyat menengah ke bawah
3. Dukungan tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan yang substandar
4. Kebijakan program pendidikan DLP (Dokter Layanan Primer) yang dipaksakan berjalan tanpa kajian mendalam akan menimbulkan polemik serta pemborosan biaya.
Lalu yang kedua, imbuh dr Hernowo, mengenai kebijakan dan kondisi dibidang pelayanan kesehatan atau lebih umum dalam sistem kesehatan. Di sini juga ada empat hal yang perlu dikritisi.
"Yaitu, program JKN yang dijalankan BPJS perlu perbaikan dalam bidang kebijakan pembiayaan dan pengawasan. Sarana prasarana kesehatan yang masih minim. Dukungan biaya kesehatan yang dibawah standar. Dan, beban pajak alat kesehatan yang tinggi," tegasnya.
Saat ditemui usai unjuk rasa, dr Hernowo mengungkapkan bahwa dalam aksi kali ini tidak semua dokter anggota IDI turun ke jalan. "Karena kita tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Mereka yang tak ikut aksi adalah para dokter yang sedang bertugas di unit pelayanan gawat darurat, ICU atau ICCU, ruang perawatan, ruang operasi, serta mereka yang bertugas di FKTP yang memberikan pelayanan gawat darurat. (pin/tap)
