Pemerintah Tekankan Koordinasi Lintas Daerah demi Percepatan Penurunan Stunting Nasional 2026

Sabtu, 07 Februari 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi

Jawa Timur – Pemerintah pusat menegaskan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting nasional pada tahun 2026 sangat bergantung pada koordinasi solid dan sinergi lintas daerah, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 serta Rencana Pelaksanaan 2026 yang digelar Jumat (06/02/2026) kemarin di Aula Utama Bappeda Jatim.

Tenaga Ahli Institutional Specialist Substansi Kesehatan Direktorat SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Prabawa Eka Soesanta, menjelaskan bahwa konvergensi—atau keterpaduan sinergis antarpihak—adalah kunci utama.

“Konvergensi itu istilah mudahnya adalah keterpaduan sinergitas. Ibarat gerak jalan, barisan antara pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Dan harusnya menjadi garis lurus atau sinergi yang kuat di antara seluruh pihak,” ujar Prabawa Eka.

Meski demikian, tantangan masih ada. Prabawa menyebut adanya fenomena “not match” di mana kinerja konvergensi tinggi tidak selalu diikuti penurunan stunting yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah berencana menyederhanakan indikator dari 31 menjadi beberapa indikator kunci yang lebih operasional dan mudah diukur di lapangan.

Kabid PPM Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, mengungkapkan, di Jawa Timur, progres laporan aksi konvergensi telah mencapai 97,05%, namun masih ada empat daerah yang berada di bawah 70%, yakni Jember, Pacitan, Ponorogo, dan Kota Batu. Selain koordinasi, kendala teknis pada sistem digital seperti SIPD dan web aksi juga terus diperbaiki.

“Kita terus berdiskusi dengan teman-teman di daerah agar akses ke web aksi bisa lebih mudah. Seringkali masalah muncul karena ketidaksesuaian sub-kegiatan dalam penandaan (tagging) anggaran di system,” ulasnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya - Kasubdit Kesehatan Ditjen Bina Bangda Kemendagri Arifin Effendy Hutagalung menyatakan, Sebagai langkah perbaikan, penimbangan serentak di tahun 2026 direncanakan bergeser ke awal tahun.

“Pengalaman kita tahun lalu, penimbangan di bulan Juni menghasilkan capaian yang signifikan hingga akhir tahun. Kita harapkan di awal tahun ini dukungan daerah tetap kuat untuk pelaksanaan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) maupun penimbangan serentak,” tuturnya.

Daerah-daerah tersebut diminta segera mengejar ketertinggalan melalui analisis situasi dan pemetaan program sebelum tenggat waktu berakhir.

Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir