News Ticker
  • Dishub Bareng Wabup Bojonegoro Pasang Banner Parkir Gratis di Jalan Protokol
  • Hingga Agustus 2025, Pemkab Bojonegoro Terima Penyaluran DBH Sebesar Rp 1,97 Triliun
  • Sepanjang Hari Ini, 4 Kebakaran Terjadi di Wilayah Kabupaten Bojonegoro
  • Tabrak Pagar Pembatas Jembatan, Pengemudi Panther di Kapas, Bojonegoro Meninggal Dunia
  • Meski Dana Bantuan dari Pemerintah Belum Cair, KDMP Padangan, Bojonegoro Mulai Beroperasi
  • KAI Buka Lowongan Kerja untuk Talenta Muda, Tegaskan Proses Transparan dan Gratis
  • Permintaan Produksi Turun, Ratusan Buruh Pabrik Rokok MPS Padangan, Bojonegoro di PHK
  • Peserta Gerak Jalan Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kanor, Bojonegoro Meninggal Dunia
  • Pemkab Bojonegoro Perkenalkan Apilasi e-Bakul, Dorong ASN Belanja Produk UMKM Lokal
  • Pemkab Bojonegoro Optimalisasi Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau
  • Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Kategori Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Anugerah Desa Inspiratif
  • Menpora RI Hadiri Festival Olahraga Tradisional di GOR Utama Bojonegoro, Beri Apresiasi Tinggi
  • Kantor Bea Cukai Bojonegoro Musnahkan 8,5 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 12,6 Miliar
  • Hari Ketujuh, Semburan Api dari Sumur Tua di Bogorejo, Blora Berhasil Dipadamkan
  • IJTI Pantura Raya Gelar Sinau Jurnalistik dan Broadcasting untuk Pelajar Bojonegoro
  • Inilah Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau
  • Motor Tabrak Truk Boks di Ngasem, Bojonegoro, Seorang Pemotor Anak Meninggal Dunia
  • Diduga Serangan Jantung, Warga Gayam, Bojonegoro Ditemukan Meninggal di Sawah
  • Tahun 2025, Bojonegoro Terima DBH Cukai Hasil Tembakau Rp 119,8 Miliar, Inilah Penggunaannya
  • Perempuan Indonesia Merajut Bojonegoro dan Tuban dapat Kepercayaan dari Luar Negeri
  • Pemkab Blora Dirikan Dapur Umum bagi Warga Terdampak Kebakaran Sumur Minyak di Bogorejo
  • Gerak Cepat, Bupati Arief Rohman Datangi Lokasi Kebakaran Sumur Minyak di Bogorejo, Blora
  • Dampak Semburan Sumur Rakyat di Bogorejo, BPBD Blora Evakuasi 50 KK ke Tempat Aman
  • Semburan Api Muncul dari Sumur Rakyat di Bogorejo, Blora, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia
264 Kepala Desa di Blora Terima SK Perpanjangan Jabatan

264 Kepala Desa di Blora Terima SK Perpanjangan Jabatan

Blora- Sebanyak 264 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Blora menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Jabatan dari Bupati Blora H Arief Rohman, dari semula enam tahun menjadi delapan tahun.
 
Acara pengukuhan dan penyerahan Surat Keputusan dilakukan oleh Bupati Blora, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Minggu (23/06/2024).
 
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Blora, perkenankan kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Desa yang hari ini dikukuhkan. Semoga pengukuhan hari ini dapat menjadi sebuah keberlanjutan pengabdian  dari Bapak Ibu semuanya kepada bangsa, negara dan warga masyarakat desa pada khususnya, demi terwujudnya kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa yang bapak ibu,” tutur Bupati dalam sambutannya.
 
 
Prosesi pengukuhan dan penyerahan SK oleh Bupati Blora turut disaksikan Forkopimda Kabupaten Blora, Kepala Dinas PMD beserta kabid, beserta Kepala OPD terkait.
 
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah desa sebagai unsur terdepan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, efektif, efisien, dan tentunya mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting.
 
“Peran bapak ibu sangatalah penting untuk menjadi wakl kita, unit terkecil kita yaitu di desa, yang menjadi harapan kami yaitu peningkatan  pelayanan untuk masyarakat,” kata Bupati.
 
 
 
 
 
Menurutnya, Pemerintah Desa dituntut untuk lebih aspiratif, kreatif, inovatif dan cepat tanggap terhadap perkembangan situasi serta kondisi dalam kehidupan masyarakat.  Bupati Arief juga meminta agar  Kepala Desa agar mampu memberdayakan sumber daya yang ada.
 
“Yaitu mampu memanfaatkan, mengeksplorasi dan mengelola potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki, sekaligus kreatif serta inovatif mengembangkan potensi kearifan lokal menjadi sumber ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.
 
Meskipun desa memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur pemerintahannya, tetapi tetap harus disinergikan dengan program pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
 
 
Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, Bupati mengajak Kepala Desa untuk segera melaksanakan review RPJMDes, yang memuat kebijakan dan program selama 2 (dua) tahun, serta dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan lembaga kemasyarakatan, serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
 
Berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan, Bupati menyampaikan beberapa arahannya kepada para Kepala Desa untuk dapat dilaksanakan dalam masa dua tahun ini.
 
“Pertama, tentunya segera lakukan koordinasi antar kepala desa, seluruh perangkat desa, dan masyarakat, harmonisasi dan sinkronisasi program serta  melakukan kerja tim ini yang kita harapkan, harapan kita dengan penambahan jabatan ini perpanjangan ini apa yang menjadi mimpi di desanya bisa diselesaikan,” tuturnya.
 
 
Kedua, terkait dengan isu utama pengentasan kemiskinan, stunting dan juga terkait dengan anak tidak sekolah, Bupati berharap Kepala Desa bisa ikut berkontribusi.
 
"Program-program rehab rumah warga miskin, jambanisasi (perbaikan sanitasi) dan upaya-upaya pencegahan dan penurunan angka stunting, dan sebagainya tolong kami titip bisa terus dikoordinasikan dan lanjutkan dana desa dengan baik dan transparan, serta hindari korupsi,” tutur Bupati berpesan.
 
Selanjutnya, terkait anggaran desa bisa dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan asas kemanfaatan baik itu PR infrastruktur di desanya tolong diselesaikan dan juga program pemberdayaan sesuai karakteristik desanya masing.masing. Dan terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk segera dilakukan koordinasi. Serta PKK Desa dilibatkan dalam proses pembangunan agar para perempuan di desa dapat mengambil peran dalam setiap kebijakan Pemerintah Desa, anggaran desa untuk desa sehat, balita, untuk pemanfaatan pekarangan dan lainnya.
 
 “Terakhir, jadilah pemimpin desa yang amanah, inovatif, dan membawa perubahan,” kata Bupati
 
Pada kesempatan tersebut turut dilakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa se-Kabupaten Blora yang dalam hal ini diwakili 16 Kepala Desa dengan Kejaksaan Negeri Blora.
 
“MoU dalam rangka kita bersinergi dengan melanjutkan MoU yang sudah kita laksanakan, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pendampingan, pencegahan terkait dengan pembangunan yg ada di kab blora, ketika ada pendampingan ini tentu akan bisa lebih berhati hati kedepan dalam melaksanakan amanat dan tanggung jawab kedepan, terima kasih Pak Kajari dan jajaran atas komitmennya untuk memberikan pendampingan untuk Pemkab Blora maupun pemerintah desa,” kata Bupati.
 
 
Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora Yayuk Windrati, menyampaikan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa selama 2 tahun, dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun tersebut didasari atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Peraturan Bupati Blora Nomor 400.10.2/252/ 2024 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
 
Pada kesempatan tersebut Yayuk Windrati meminta kepada seluruh Kepala Desa bahwa setelah dikukuhkan untuk dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan pokok fungsi serta kewajibannya.
 
“Bisa untuk segera menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat desa, BPD dan lembaga desa yang lainnya. Serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan yang paling penting untuk segera melaksanakan dan menyusun Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Karena RPJMDes untuk perpanjangan masa jabatan 2 (dua) tahun belum terakomodir di RPJMDes sebelumnya,” kata Yayuk Windrati.
 
 
Yayuk merinci, Kepala Desa yang akan dikukuhkan dan menerima Surat Keputusan Bupati Blora tentang penyesuaian masa jabatan (ditambah dua tahun) berjumlah 264 Kepala Desa.
 
“Sebanyak 225 Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tanggal 19 September 2025 diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan akhir masa jabatan menjadi tanggal 19 September 2027. Lalu, 11 Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tanggal 9 Desember 2025 diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan akhir masa jabatan menjadi tanggal 9 Desember 2027. Kemudian sebanyak 2 Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tanggal 29 Desember 2027 diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan akhir masa jabatan menjadi tanggal 29 Desember 2029,” kata Yayuk Windrati.
 
Selanjutnya, untuk 18 Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tanggal 17 Agustus 2029 diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan akhir masa jabatan menjadi tanggal 17 Agustus 2031. Sedangkan 8 Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tanggal 11 Oktober 2029 diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan akhir masa jabatan menjadi tanggal 11 Oktober 2031.
 
Untuk diketahui, di Kabupaten Blora sendiri, saat ini terdapat 6 desa yang dijabat oleh PJ Kepala Desa antara lain Desa Kalinanas Kec Japah, Desa Ngapus Kec Japah, Desa Brebak Kec Ngawen, Desa Sendangwungu Kec Banjarejo, Desa Sitirejo Kec Tunjungan, dan Desa Gombang Kec  Bogorejo. Kemudian 1 desa yang dijabat oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa yakni Desa Nglebur Kec Jiken. (teg/imm)
 
 
Reporter: Priyo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
 
Story ini telah di-publish di: https://beritabojonegoro.com
Berita Terkait

Videotorial

Inilah Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau

Berita Video

Inilah Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, pada tahun 2025 ini dialokasikan bakal menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH ...

Opini

Bulan Muharam, Sejarah Awal Tahun Baru Islam

Bulan Muharam, Sejarah Awal Tahun Baru Islam

Tanggal 07 Juli 2024, merupakan hari yang cukup istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia, karena hari itu bertepatan dengan ...

Infotorial

Busambo: Ketika Industri Migas Menjadi Penjaga Budaya di Tengah Gelombang Digital

Busambo: Ketika Industri Migas Menjadi Penjaga Budaya di Tengah Gelombang Digital

Bojonegoro Suara gemerincing gamelan dan hentakan kendang mengalun dari sebuah sanggar di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro, Jawa Timur. Di ...

Wisata

Bojonegoro Bakal Gelar Festival Geopark 2025

Bojonegoro Bakal Gelar Festival Geopark 2025

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bakal menggelar Festival Geopark 2025. Festival Geopark 2025 ...

1756987493.9834 at start, 1756987497.5032 at end, 3.5197341442108 sec elapsed