Pemkab Bojonegoro Gelar Seminar Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi bagi Kepala OPD
Jumat, 05 Februari 2021 15:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, pada Jumat (05/02/2021) menggelar seminar Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkukngan Pemkab Bojonegoro.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Pemkab Bojonwgoro tersebut dihadiri oleh Bupati Bojonwgoro, Dr Hj Anna Muawanah; Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro, Dra Nurul Azizah MM, dan dikuti para peserta dari Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Sementara, hadir sebagai narasumber, Dr Akmal Malik, dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Prof Hariyadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Bupati Anna Muawanah dalam sambutannya mengatakan bahwa kinerja dari aparatur sipil negara (ASN) harus terus ditingkatkan dengan pemberian wawasan yang optimal pada masing-masing individu.
"Sinergisitas ASN dengan masyarakat sangat dibutuhkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan." kata Bupati Anna Muawanah.
Menurut Bupati, ASN harus diberikan perhatian baik dalam bentuk finansial maupun non finansial untuk meningkatkan dan menambah responbiliti terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.
Bupati berharap, dengan adanya narasumber dari Dirjen Otda kepada ASN Pemkab Bojonegoro dapat memperbaiki kinerja, sehingga Pemkab Bojonegoro bisa menjadi lebih baik.
"Harapannya Kabupaten Bojonegoro bisa menjadi salah satu Pemerintahan Daerah yang sistem birokrasinya yang terbaik di tingkat nasional." kata Bupati Anna Muawanah.
Sementara itu, Dr Akmal Malik dalam paparannya mengatakan, bahwa sistem dan evaluasi harus diperbaiki sehingga birokrasi bisa berjalan lebih efisien dan terus mengalami peningkatan.
"Salah satunya adalah menggabungkan tugas dan fungsi dari OPD, sehingga kinerja lebih jelas dan terprogram dengan baik." kata Dr Akmal Malik.
Dr Akmal Malik menyampaikan bahwa pelaksanaan pendekatan dan pemetaan harus dilaksanakan dengan jelas mulai dari unsur terbawah, yaitu mulai dari RT atau RW.
Menurutnya, di sinilah ASN harus berperan aktif sehingga fakta di lapangan bisa didapatkan. Selain itu, birokrasi ramping dan kaya fungsi yang harus diterapkan di tingkat daerah, sehingga lebih efisien dan jelas.
"Kinerja ASN harus ditingkatkan dalam hal peningkatan struktur dan kultur dalam reformasi birokrasi pemerintahan daerah agar lebih efisien." kata Dr Akmal Malik. (dan/imm)
