Komisi D DPRD Jateng Dukung Pembangunan Bandara Ngloram
Senin, 26 Maret 2018 11:00 WIBOleh Priyo spd
Oleh Priyo spd
Blora - Rencana reaktivasi lapangan terbang atau bandar udara (Bandara) Ngloram di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora oleh Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan tersebut terus mendapat dukungan dari sejumlah elemen. Salah satu dukungan hadir dari DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Dukungan dari kalangan Dewan Jawa Tengah itu, menurut Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Ir. Samsul Arief disampaikan saat rombongan Komisi D DPRD Jateng datang meninjau kondisi Bandara Ngloram pada beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Ir. Samsul Arief mengatakan semua anggota DPRD Jawa Tengah dari Komisi D datang semua ke Blora dan meninjau langsung kondisi lapangan yang ada di Desa Ngloram.
"Datang ke Ngloram langsung mereka lantas membandingkan dengan keberadaan Bandara Wirasaba di Purbalingga yang tahun ini juga mulai dibangun,” ujarnya, Senin (26/03/2018).
Menurut Ir. Samsul Arief, dari kunjungan lapangan tersebut pada prinsipnya Komisi D DPRD Jawa Tengah siap membantu dan mendukung proses pembangunan Bandara Ngloram seperti halnya Bandara Wirasaba.
“Komisi D DPRD Jawa Tengah mengatakan kesiapannya untuk membantu penganggaran pembangunan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya pembangunannya nanti akan diusung bersama antara Pemkab Blora, Pemprov Jateng dan utamanya Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub,” lanjutnya.
Ia juga mengatakan bahwa tahun ini Satker Otoritas Bandara Sumenep yang ditugasi untuk melakukan inventarisasi aset di lahan Bandara Ngloram telah menganggarkan dana sebesar Rp 5 miliar. Dana itu akan digunakan untuk kegiatan pemagaran dan pengamanan aset sebelum adanya pembangunan dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
“Dari Pemkab belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pengaktifan kembali Bandara Ngloram. Kami masih menunggu master plan yang saat ini masih dibuat pihat Kemenhub. Dari master plan itu lah baru bisa diketahui berapa porsi Pemkab untuk mendukung pembangunannya,” pungkasnya (teg/kik)
