Eksekusi Klenteng
Kepolisian Akan Koordinasi Bersama Forpimda Terlebih Dahulu
Sabtu, 14 Januari 2017 14:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Bojonegoro Kota - Menanggapi surat permohonan pengamanan proses eksekusi dari Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap putusan MA tentang perkara sengketa kepengurusan Tempat Ibadah Tridharma (TITD) Hok Swie Bio Bojonegoro, Kepolisian Resort Bojonegoro akan berkoordinasi bersama Forpimda terlebih dahulu.
Pihak PN Bojonegoro selaku pelaksana eksekusi tidak bisa melakukan eksekusi sendiri tanpa didampingi oleh aparat keamanan. Dikarenakan pihak termohon Hari Widodo Rahmat alias Tan Tjien Hwat dan kawan - kawan menolak penyerahan Kepengurusan secara sukarela.
Meski telah dilakukan Amaning, atau teguran dari PN kepada pihak termohon pada akhir Desember 2016 lalu, mereka tetap menolak dan bersikeras bertahan. Tidak ada pilihan lain PN Bojonegoro akhirnya akan melakukan eksekusi.
Akibatnya untuk meminimalisir terjadinya kegaduhan dan gangguan Kamtibmas di masyarakat, pihak kepolisian harus secara bijak mengambil langkah pengamanan eksekusi.
"Kita akan rapat dengan Forpimda hari Senin depan untuk membahas masalah klenteng," kata Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro SH SIK MSi.
Kapolres mengatakan, masih mengupayakan mediasi kedua belah pihak sebagai langkah awal sehingga mengetahui betul bagaimana proses eksekusi nanti. "Agar tidak membuat gaduh dan membuat suasana jamaah tidak nyaman dalam beribadah," ucapnya.
Sementara itu pihak pemohon eksekusi Gandhi Koesminto alias Go Kian An dan kawan - kawan, berharap pihak termohon bersikap kooperatif terhadap proses ini dan menghormati keputusan hukum dari MA yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. (pin/moha)
