Paska Konfrensi Pers Pengurus Caretaker Kadin
Ketua DPRD dan Pengusaha Komentari Dualisme Kadin Bojonegoro
Rabu, 14 September 2016 20:00 WIBOleh Piping Dian Permadi
Oleh Piping Dian Permadi
Bojonegoro Kota - Paska digelarnya konferensi pers pengurus kamar dagang dan industri (Kadin) Caretaker Bojonegoro dibawah pimpinan Anwar Sholeh, Rabu (14/09/2016) di jalan Pondok bambu Bojonegoro, ketua DPRD Bojonegoro beserta pengusaha ikut memberikan komentar terkait dualisme kepengurusan Kadin ini.
"Terkait dualisme kepengurusan yang ada di Bojonegoro sebetulnya DPRD belum dapat tembusan, tapi harapan dengan adanya dualisme kepengurusan ini kami atas nama wakil rakyat berharap mereka berlomba berkarya di Bojonegoro," ujar Ketua DPRD Mitroatin.
Dalam konferensi pers yang digelar tadi pagi para pengurus di bawah kepemimpinan Anwar Sholeh juga mengatakan akan lebih mengakomodir kepentingan para pengusaha baik yang besar maupun pedagang kecil.
Anwar juga menyebut Kadin di bawah kepemimpinanya adalah Kadin kerakyatan, agar anggapan mengenai anggota Kadin yang harus seorang kontraktor adalah tidak benar. Menurutnya bahkan pedagang kaki lima pun bisa masuk sebagai anggota Kadin.
Mitroatin juga berpendapat sama, bahwa Kadin harus bisa memberikan kontribusi efektif bagi perekonomian di masyarakat.
"Namanya Kadin adalah kamar dagang, yang intinya bisa membantu meningkatkan ekonomi di Bojonegoro, utamanya untuk masyarakat Bojonegoro," imbuhnya.
Sementara itu, salah satu pengusaha rumah makan, Lukman Wafi menyayangkan dengan adanya dualisme kepengurusan yang saat ini terjadi di tubuh Kadin. Wafi berharap ada titik temu antara kedua belah pihak terkait permasalahan ini.
"Bagaimanapun payung organisasi pengusaha baik di daerah ataupun pusat itu adalah Kadin. Di sini Kadin harus bisa menjembatani peluang usaha di daerah bersama pemerintah," ujar pengusaha sekaligus ketua KONI Bojonegoro tersebut.
Namun disisi lain, Wafi, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa selama ini sebagai pengusaha dia juga kurang merasakan kiprah Kadin di Bojonegoro. Seharusnya Kadin sebagai mitra pemerintah dan mitra pengusaha harus bisa memberikan pencerahan.
"Soal Muskab Kadin harusnya organisasi sudah punya aturan main supaya tidak ada yang tercederai, dirembuk bersama. Kalau sudah ada yang melenceng di luar aturan itu, indikasinya pasti ada upaya manipulasi," tuturnya.(pin/moha)
