Wamenhaj RI Minta Aparat Hukum Tegas Tangkap Pelaku Korupsi Penyelenggaraan Haji
Rabu, 07 Januari 2026 19:00 WIBOleh Tim Redaksi
Nasional – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan keseriusan Kementerian Haji dan Umrah dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pengelolaan ibadah haji dari praktik korupsi dan rente. Pernyataan ini disampaikan menyusul taklimat awal tahun yang digelar Presiden di Hambalang, Bogor.
Menurut Dahnil, Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya tata kelola negara yang bersih, khususnya di sektor perhajian. Presiden menghendaki kementerian ini menjadi contoh dengan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, rente, maupun praktik tidak bermoral yang merugikan jemaah haji.
Saat ini, persiapan penyelenggaraan haji sedang memasuki tahap kritis, terutama proses pengadaan layanan seperti katering, akomodasi, transportasi, dan kerja sama dengan syarikah. Fase-fase ini dinilai rawan terhadap intervensi tidak sehat.
Dahnil mengaku masih menerima laporan mengenai upaya cashback, rente, dan pengaruhan terhadap tim pengadaan, bahkan dengan mencatut nama menteri atau wakil menteri.
Bersama Menteri Haji dan Umrah, Dahnil berkomitmen penuh menjalankan instruksi Presiden agar seluruh personel kementerian bebas dari praktik korupsi. Sejak awal, kementerian telah melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum untuk mengawasi proses perhajian.
"Jangan ragu bagi aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih mencoba melakukan praktik rente atau korupsi, tanpa pandang bulu—bahkan jika dari internal kementerian sekalipun," tegas Dahnil.
Langkah ini diharapkan memastikan penyelenggaraan haji ke depan berjalan transparan, berintegritas, dan bebas dari kartel maupun rente seperti yang pernah terjadi di masa lalu, demi pelayanan terbaik bagi jemaah.(red/toh)
