Korupsi Jitut dan Jides
Berkas Tersangka S Masih dilengkapi Penyidik Polres Bojonegoro
Kamis, 08 Oktober 2015 17:00 WIBOleh Mujamil E. Wahyudi
Oleh Mujamil E Wahyudi
Kota - Berkas tersangka mantan Kepala Dinas Pertanian inisial S, hingga kini masih dalam proses penyelesaikan penyidik Polres Bojonegoro. Hal itu disampaikan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro M Jufri SH.
"Berkasnya kami kembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik Satresktim Polres Bojonegoro," ungkap M Jufri SH kepada beritabojonegoro.com, Kamis (08/10).
Ia melanjutkan, dalam proses penyelesaiannya tinggal melengkapi keterangan dari beberapa saksi-saksi penting, yakni RH sebagai pegawai Dinas Pertanian Bojonegoro, A (44) sebagai Kades Pekuwon Kecamatan Sumberrejo dan YR (42) sebagai rekanan.
Tesangka S yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Kadisnakan) itu diduga korupsi proyek Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) dan Jaringan Irigasi Desa (Jides) APBD Bojonegoro tahun 2012 senilai Rp 5 miliar.
Sementara itu, tiga terdakwa yakni RH, A (44) dan YR (42), masih menjalani proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Bojonegoro A Tri Radtyo SH.
Dalam perkara ini, tiga terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman pidana maksimal 20 tahun.
Sedangkan untuk tersangka S, diduga turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dia diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. (yud/tap)
