Perkuat Legalitas Aset di Bojonegoro, KAI Daop 8 Terima 18 Sertipikat Elektronik Senilai Rp142,16 Miliar
Rabu, 16 September 2026 17:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya terus memperkuat tata kelola dan kepastian hukum atas aset-aset strategis milik perusahaan. Langkah ini ditandai dengan penyerahan 18 Sertipikat Elektronik Hak Pakai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Sumarlin, kepada KAI Daop 8 Surabaya di Kantor Pertanahan Bojonegoro, Rabu (16/09/2026).
Penyerahan sertipikat elektronik tersebut mencakup total luas lahan mencapai 188.234 meter persegi dengan taksiran nilai aset sebesar Rp142,16 miliar.
Secara rinci, 18 sertipikat hak pakai tersebut tersebar di beberapa titik lokasi strategis, meliputi 6 sertipikat di Kelurahan Sumbang, 8 sertipikat di Desa Sukorejo, 1 sertipikat di Kelurahan Kepatihan (Kecamatan Bojonegoro), serta 3 sertipikat di Desa Banjarsari (Kecamatan Trucuk).
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa langkah pensertipikatan ini merupakan bagian penting dari komitmen KAI dalam mewujudkan pengamanan dan tata kelola aset perusahaan yang tertib, transparan, serta berbasis kepastian hukum.
"Penyerahan 18 Sertipikat Elektronik Hak Pakai ini merupakan bentuk sinergi KAI bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam memperkuat kepastian hukum atas aset perusahaan. Bagi KAI, legalitas aset merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan berkelanjutan," ujar Mahendro.
Mahendro menambahkan, digitalisasi dokumen pertanahan melalui sertipikat elektronik memberikan kepastian administrasi yang lebih modern sekaligus mendukung optimalisasi prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini juga menjadi upaya preventif KAI untuk mengantisipasi sengketa atau potensi permasalahan pertanahan di masa mendatang.
"KAI berkomitmen menjaga dan mengelola aset perusahaan secara profesional sehingga dapat mendukung keberlangsungan bisnis sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan daerah," pungkas Mahendro.
