PPDI Bojonegoro Gelar Halal Bihalal dan Muskerda, Dorong Perlindungan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan bagi Perangkat Desa
Kamis, 30 April 2026 17:00 WIBOleh Oleh Redaksi
Bojonegoro - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan halal bihalal dan musyawarah kerja daerah (Muskerda) yang dirangkai dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (30/04/2026). Acara berlangsung di Baresta Kafe, Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Ari Novi Nugroho, Ketua PPDI Bojonegoro Rahmad Basuki, Sekretaris PPDI Ahmad Dafid Pranoto, jajaran pengurus, serta perwakilan ketua PPDI dari seluruh kecamatan.
Ketua PPDI Bojonegoro, Rahmad Basuki, mengatakan kegiatan tersebut menjadi forum sosialisasi penting terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa. Menurutnya, perlindungan kerja merupakan kebutuhan mendasar agar perangkat desa dapat menjalankan tugas pelayanan dengan aman dan nyaman.
“Melalui forum ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program BPJS Ketenagakerjaan mencakup berbagai perlindungan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga pensiun. Dengan adanya perlindungan tersebut, perangkat desa diharapkan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
Rahmad juga berharap seluruh tenaga kerja dalam ekosistem desa dapat terjangkau program perlindungan tersebut.
“Harapannya, seluruh tenaga kerja di lingkungan desa bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan sehingga memberikan rasa aman dan meningkatkan kinerja pelayanan,” tambahnya.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum halal bihalal yang sempat tertunda pasca-Lebaran. Meski telah melewati bulan Syawal, ia menilai silaturahmi tetap penting untuk menjaga soliditas organisasi.
Dalam kesempatan yang sama, PPDI juga menggelar Muskerda guna membahas dan menyelaraskan program kerja jangka pendek, menengah, hingga lima tahun ke depan.
“Kami manfaatkan momen ini untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi, agar seluruh program kerja PPDI dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Ari Novi Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga menawarkan skema kemitraan *New Perisai*. Program ini diharapkan mampu memperluas perlindungan bagi pekerja rentan, khususnya di tengah keterbatasan anggaran pada tahun 2026.
BPJS Ketenagakerjaan juga mengenalkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT), berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta aktif. Layanan ini meliputi bantuan uang muka, renovasi rumah, hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga kompetitif.
Kegiatan berlangsung hangat dan interaktif, serta ditutup dengan ramah tamah sebagai bentuk penguatan solidaritas antaranggota dan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.(red/mol)
