Proyeksikan Lingkungan 30 Tahun ke Depan, DLH Bojonegoro Gelar Konsultasi Publik Penyusunan RPPLH
Jumat, 13 November 2026 10:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Langkah strategis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang mulai digulirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsultasi Publik I penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bojonegoro untuk proyeksi 30 tahun ke depan, bertempat di Ruang Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris DLH Kabupaten Bojonegoro, Sahid, menyampaikan bahwa penyusunan RPPLH merupakan pijakan fundamental guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang terencana, berkelanjutan, serta membawa manfaat nyata bagi warga. Menurutnya, perlindungan lingkungan bukan semata tugas pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
"Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH," ujar Sahid.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun kegiatan pembangunan wajib memperhatikan aspek kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijak dengan tetap memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).
"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang kita rencanakan dan laksanakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup," tegasnya.
Penyusunan RPPLH dinilai sangat mendesak mengingat Bojonegoro memiliki karakteristik bentang wilayah yang kompleks. Di satu sisi, daerah ini ditopang potensi ekonomi besar dari sektor minyak dan gas bumi (migas), bahan galian, pertanian, serta hamparan hutan jati. Namun di sisi lain, Bojonegoro dihadapkan pada sejumlah tantangan ekologis seperti defisit air, kerawanan risiko banjir dan kekeringan tinggi, alih fungsi lahan, degradasi hutan jati, hingga tekanan volume sampah dan limbah.
Sementara itu, konsultan penyusun dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan bahwa dokumen RPPLH dirancang secara komprehensif melalui pendekatan berbasis D3TLH, karakteristik ekoregion, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
"Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk komitmen kita agar fungsi lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang di tengah dinamika tekanan pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat," jelas Ema.
Secara regulasi, penyusunan dokumen ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 27 Tahun 2025. Ketentuan tersebut mewajibkan dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat tiga tahun sejak PP Nomor 26 Tahun 2025 disahkan, yakni pada Juni 2028.
"Melalui dokumen perencanaan berdurasi 30 tahun ini, Pemkab Bojonegoro optimistis arah kebijakan pembangunan ekonomi, industri, sektor agraria, dan penataan ruang ke depan dapat berjalan selaras dengan kelestarian ekosistem daerah," pungkasnya.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mulyanto
Publisher: Mulyanto
