Sensus Ekonomi 2026, BPS dan Pemkab Bojonegoro Sepakati Pakta Integritas Pemetakan Struktur Daerah
Sabtu, 13 Juni 2026 10:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyepakati komitmen bersama melalui penandatanganan pakta dukungan pelaksanaan sensus sepuluh tahunan tersebut pada Jumat (12/06/2026). Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan kesiapan dan validitas pendataan lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan berlangsung secara masif mulai 15 Juni hingga 1 Agustus 2026 mendatang.
Guna mengamankan kelancaran pengumpulan data riil di lapangan, sebanyak 1.479 petugas sensus kini tengah diterjunkan untuk menjalani pelatihan standarisasi kompetensi secara intensif. Pelatihan ribuan personel tersebut disebar di tiga lokasi strategis, yaitu Hotel Aston, Eastern, dan Dewarna.
Pemetaan struktur ekonomi berkala ini dinilai sangat krusial bagi Kabupaten Bojonegoro yang tengah menghadapi fluktuasi makro di sektor minyak dan gas bumi (migas). Berdasarkan data triwulanan terbaru, pertumbuhan ekonomi kumulatif Bojonegoro pada Triwulan I Tahun 2026 dibanding periode yang sama tahun lalu tercatat berada di angka 0,02 persen.
Kondisi tipisnya pertumbuhan tersebut dipengaruhi langsung oleh merosotnya performa sektor migas regional yang mengalami penurunan sebesar 8,72 persen. Kendati sektor ekstraktif melambat, struktur ekonomi daerah berhasil diselamatkan dari zona pertumbuhan minus berkat lonjakan signifikan di sektor pertanian yang melompat tumbuh sebesar 14,2 persen.
Performa impresif sektor pangan ini terbukti memberikan efek domino yang positif, serta memicu perimbangan naik pada sektor konsumsi masyarakat seperti industri makanan-minuman, penyediaan jasa, hingga pelayanan kesehatan di Bojonegoro.
Dalam pengarahan teknis persiapan lapangan, pemerintah daerah mengingatkan pentingnya komunikasi persuasif agar para petugas jeli menarik data secara utuh dari para pelaku usaha tanpa memunculkan resistensi. Masyarakat perlu diberi pemahaman bersama bahwa pendataan ini murni instrumen pemetaan kesejahteraan.
“Tolong berikan data secara utuh siapa yang mau disurvei, sampaikan juga kepada responden bahwa ini tidak berkaitan dengan pajak, hanya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Bojonegoro ini pertaniannya nomor 2 se-Jatim,” urai perwakilan Pemkab Bojonegoro dalam pembekalan petugas.
Sementara itu, Kepala BPS Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, menegaskan bahwa standarisasi kompetensi ribuan petugas ini mutlak diperlukan demi menghasilkan data resmi Indonesia dan Bojonegoro yang berkualitas. Dukungan penuh hingga tingkat camat, lurah, dan kepala desa dikerahkan guna mempermudah akses publikasi.
Sebagai wujud keteladanan tokoh daerah, jajaran pimpinan daerah kabupaten diproyeksikan akan menjadi pihak pertama yang disurvei oleh petugas lapangan pada pertengahan Juni ini.
Menutup pengarahan, Syawaluddin mewanti-wanti seluruh jajaran personel lapangan untuk memegang teguh profesionalisme dan melarang keras segala bentuk manipulasi data demi menjaga marwah sensus.
“Untuk petugas jaga integritasnya, tidak ada data direkayasa atau dimanipulasi, jaga kesehatan dan keselamatan. Dengan semangat kita wujudkan Sensus Ekonomi sukses mencatat ekonomi Bojonegoro,” pungkas Syawaluddin.
