Pastikan Data Valid, ASN Bojonegoro Turun Lapangan Lakukan Ground Check Dua Pekan
Selasa, 12 Mei 2026 15:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara resmi memulai tahapan verifikasi dan validasi lapangan melalui proses Ground Check (GC) untuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menjamin objektivitas serta ketepatan sasaran berbagai program kemasyarakatan di wilayah tersebut.
Pelaksanaan agenda strategis ini dijadwalkan berlangsung selama dua pekan, terhitung sejak Senin (11/05/2026) kemarin. Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten mengerahkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dengan pemerintah kecamatan, perangkat desa, hingga tenaga penyuluh lapangan guna memastikan keakuratan data di setiap titik wilayah.
Langkah konkret ini merupakan kesinambungan dari rangkaian koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono pada 22 April lalu mengenai pentingnya validitas data penerima bantuan sosial. Selain itu, kegiatan ini merujuk pada hasil rapat koordinasi teknis yang dipimpin oleh Wakil Bupati Nurul Azizah dan Sekretaris Daerah Edi Susanto pada awal Mei.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, mengungkapkan bahwa keakuratan data merupakan elemen krusial dalam menentukan arah kebijakan pemerintah agar tetap sasaran. Menurutnya, persiapan matang telah dilakukan di tingkat kecamatan agar proses di lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
"Mulai kemarin telah melakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel. Hari ini, ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan," ujar Agus Susetyo, Selasa (12/05/2026).
Lebih lanjut, Agus memaparkan bahwa setelah proses verifikasi awal pada periode Januari hingga April, tim menemukan sejumlah anomali yang memerlukan peninjauan langsung. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara fakta lapangan yang sebenarnya dengan potensi kesalahan pendataan yang bersifat teknis maupun administratif.
"Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah tidak sesuai," jelasnya.
Melalui peninjauan langsung ini, Pemkab Bojonegoro berupaya menyelaraskan kondisi riil masyarakat dengan empat indikator utama kesejahteraan yang ditetapkan oleh BPS, meliputi tingkat pendidikan, kepemilikan aset, besaran pendapatan, serta kelayakan kondisi hunian. Kehadiran para ASN di lapangan selama dua minggu ini diharapkan mampu menyaring data sehingga menghasilkan basis data yang bersih dan kredibel.
Upaya masif melalui gerakan Ground Check ini menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Dengan basis data yang valid, diharapkan distribusi bantuan dan program pembangunan dapat memberikan dampak manfaat yang maksimal bagi warga yang benar-benar membutuhkan.(red/toh)
